Jakarta, wartaduta.com – Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan acuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jakarta untuk tahap II, dilaksanakan mulai Senin (9 Mei) hingga Sabtu (28 Mei 2022).
 |
| Suku Dinas Sosial Jakarta Timur melakukan pendataan ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Cilangkap, Jakarta, Jumat 18 Februari 2022. |
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari berharap masa pendaftaran DTKS ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pembaruan data.
“Kami harap masyarakat juga untuk segera memberi tau orang terdekat tentang informasi ini, agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran,” kata Premi di Jakarta, Senin 9 Mei 2022.
Premi optimis penyebaran informasi melalui kanal media sosial akan semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi sehingga bansos yang disalurkan akan tepat sasaran.
Premi juga menjelaskan, bahwa pendaftaran data untuk acuan bansos baik dari APBN maupun APBD ini mengalami penundaan dari semula pada 1-20 Mei 2022.
“Semula pendaftaran dibuka pada 1-20 Mei 2022 namun ditunda, karena libur hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama,” kata Premi.
Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Pemprov DKI Jakarta, pendaftaran DTKS 2022 untuk DKI Jakarta dapat dilakukan secara daring https://dtks.jakarta.go.id/
Selain via daring, warga yang mengalami kendala bisa melakukan pendaftaran secara langsung dengan datang ke kelurahan sesuai domisili dengan menyertakan fotokopi KTP dan KK.
Seiring dibukanya gelombang kedua pendataan dan pendaftaran itu Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius mengevaluasi dan membenahi laman web pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kerap bermasalah.
“Pada gelombang sebelumnya banyak sekali keluhan website pendaftaran yang sering error sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses pendaftaran. Pendamping sosial yang ingin membantu warga juga jadi kesulitan karena kendala teknis ini. Kami harap Pemprov melakukan pembenahan serius di gelombang kedua ini,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Senin 9 Mei 2022.
Anggara juga berharap, Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap pendamping sosial yang tersebar di setiap kelurahan agar pendataan untuk penyaluran bansos ke masyarakat bisa lebih maksimal.
Menurutnya, jika jumlah pendamping sosial saat ini dirasa kurang, Pemprov dapat merencanakan penambahan personel.
“Pendamping sosial jadi ujung tombak proses pendataan ini. Mereka harus responsif dan proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Koordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK juga harus dioptimalkan. Tugas pendamping sosial memang berat, jika memang perlu kita dapat dorong penambahan personel,” kata Anggara.
Selain itu, Anggara juga meminta ada evaluasi terhadap kriteria pengelompokan masyarakat agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
“Pemprov harus adaptif dalam melakukan pengelompokan masyarakat. Kalau dalam pendataan sebelumnya masih sulit untuk menentukan masyarakat yang layak masuk kuota bantuan sosial, kriterianya harus diperjelas agar bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran,” tambah Anggara.